Indonesia pernah digadang-gadang menjadi macan asia pada pertengahan tahun 1990-an, tetapi justru terkena dampak krisis ekonomi Asia Tenggara pada 1998. Kejadian yang hampir sama kembali terulang pada tahun 2015 ketika Indonesia dipromosikan masuk ke dalam kategori The Next Eleven, yakni sebuah sebutan kepada sebelas negara yang dianggap sebagai pendorong ekonomi global bersama BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).
Saat resesi ekonomi terjadi di bulan Mei-September 2015 lalu, Indonesia malah masuk ke dalam kategori The Fragile Five yang merupakan gabungan negara yang dianggap memiliki mata uang yang bermasalah.
Hal yang menjadi ketakutan bagi kita ialah Indonesia bisa terjebak ke dalam middle income trap seperti Brazil, Meksiko, dan Afrika Selatan yang sudah lebih dari lima dekade masih saja berkutat di kelas menengah. Negara kita juga mempunyai problem dimana pada tahun 2025-2030 bonus demografi penduduk akan mencapai puncaknya, yakni saat orang yang berusia 18-50 tahun akan mendominasi seluruh jumlah penduduk di Indonesia.
Hal tersebut bisa mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif, tergantung dari cara kita menanggapinya. Dampak positif akan didapat apabila penduduk yang berada di usia tersebut mampu menjadi orang-orang yang produktif, entah menjadi karyawan atau pengusaha.
Sementara itu, dampak negatif akan muncul jika orang yang berada dalam usia produktif tersebut banyak yang menjadi pengangguran. Dengan cara-cara berikut ini, kebijakan perpajakan yang ideal untuk meraih tax ratio yang lebih tinggi dapat diraih, berikut ulasannya:
Memberlakukan Kebijakan yang Tepat
Hingga kini otoritas pajak telah memberikan hasil kerja yang optimal pada konsep reformasi pajak yang diusung oleh pemerintah. Mereka sudah berhasil meningkatkan nominal tax revenue secara konsisten. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki kesamaan dengan negara lain. Indonesia secara luas mempromosikan dan memperluas populasi wajib pajak dan menurunkan tax rate-nya. Selama empat dekade ini, reformasi pajak sangat bertumpu pada regulation form dan tax administration reform. Sementara itu komponen lain, seperti tax payer dan tax environment belum dimanfaatkan secara optimal.
Dengan adanya kebijakan pajak yang tepat, bonus demografi penduduk diharapkan bisa diantisipasi di masa datang. Pemerintah berusaha menyimpan cadangan pungutan pajak yang didapatkannya untuk keperluan perluasan lapangan pekerjaan dan pembangunan infrastruktur. Bisa dikatakan bahwa penegakan wajib pajak yang cenderung bersifat represif dalam 2 tahun belakangan ini adalah suatu upaya dalam menggalakkan semangat patuh dan taat pajak kepada siapapun tanpa pandang bulu.
Baca juga : Manajemen Akuntansi dalam Era Digital Economy
Meningkatkan Strategi Komunikasi
Perlu diketahui bahwa bonus demografi bukanlah sekadar istilah karena bila dicermati dengan teliti, setidaknya ada 3 generasi yang ada pada dividen demografis, yakni generasi X, Y, dan Z. Sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku ketiganya sangat berbeda. Artinya otoritas pajak perlu melakukan komunikasi dengan mempertimbangkan segmentasi tersebut. Sebagai contoh, pengenalan tentang pajak akan lebih intensif dilakukan kepada generasi remaja yang masih berusia 15 tahun dibandingkan dengan generasi Y yang sudah memasuki masa kerja. Cara ini memiliki implikasi besar bahwa tax awareness dan tax compliance yang lebih rendah pada generasi yang lebih tua diharapkan bisa ditingkatkan pada generasi yang berada di bawahnya.
Memperbaiki Database Wajib Pajak
Selain dari dua poin diatas, permasalahan besar yang dihadapi oleh negara ini adalah database pajak. Rasio wajib pajak Indonesia tercatat masih rendah dan jauh dari ideal, bahkan termasuk rendah di kawasan Asia. Self-Assesment System tidak serta merta akan diikuti dengan wajib pajak. Walaupun demikian, generasi Y dan Z yang menggandrungi media sosial seperti Facebook, Instagram, dan LinkedIn membuat individual tax database menjadi lebih mudah untuk dirancang secara lengkap dan aktual. (leo)
